Berita Terbaru Sekarang ini memang aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dapat jadi harapan baru untuk menumpas peredaran hp ilegal. Beberapa pihak memberi dukungan ketentuan itu membuat perlindungan konsumen, ditengah-tengah masukan potensi penyadapan.

Selain itu Heru Sutadi sebagai Pengamat keamanan siber dari Indonesia ICT Institute memandang ketentuan IMEI yang akan diresmikan pemerintah pada Agustus 2019 belum punya potensi melanggar privasi sampai data pribadi pemakai.

Menurutnya, bukan sekedar hp ilegal yang dapat disadap tetapi hp sah juga peluang bisa alami kebocoran data.

“Saya belum lihat ada kekuatan mengarah itu [potensi melanggar privacy serta perlindungan data pengguna], baik yang sah ingin juga BM ya data pemakai bisa jadi bocor jadi bukan masalah resmi atau BM-nya. Mungkin saja sebab pemakaian aplikasi, penyadapan, serta data mining,” tulis Heru di hari Selasa 9 Juli 2019.

Selanjutnya kata Heri, masalah penting yang semestinya dilihat adalah berkaitan masuknya hp ilegal atau black market (BM) serta di jual di Indonesia.

“Masalah sebetulnya lebih pada masuknya hp dengan ilegal serta di jual di negeri atau masuknya hp dimana hasil pencurian dari negara lain serta di jual di sini,” tuturnya.

“Pemerintah ingin mengatur hal tersebut melalui IMEI. Jadi jika IMEI tidak tercatat di pemerintah maka dipandang hp ialah ilegal,” sambung Heru.

Tetapi yang perlu jadi catatan pemerintah yaitu berkaitan implementasi IMEI supaya tidak bikin rugi customer. Hingga memerlukan edukasi serta publikasi kebijakan pada warga berkaitan IMEI.

Seirama dengan Heru, Direktur Perlindungan Ekonomi Digital Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan juga memandang pihaknya belum lihat pelanggaran privasi data yang dikarenakan oleh ketentuan IMEI. Menurutnya, ketentuan itu pada intinya untuk batasi peredaran perangkat hp ilegal.

“Saya belum lihat terdapatnya pelanggaran pada segi privacy, ketentuan IMEI sebetulnya diperuntukkan membuat perlindungan perdagangan serta industri dalam negeri terutamanya untuk batasi peredaran piranti ilegal,” kata Anton.

Tetapi Anton menjelaskan peraturan IMEI yang masih dikerjakan ini harus lah memperhitungkan segi Perancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Ketentuan IMEI akan keluar terlebih dulu karena itu butuh memperhitungkan aspek PDP hingga kelak tidak ada yang dilanggar, terutamanya prinsip-prinsip dalam tata atur PDP yang mencakup pemilikan kerahasiaan, kredibilitas, ketepatan, serta tersedianya,” tuturnya.

Waktu diberi pertanyaan apa sebaiknya pemerintah keluarkan RUU PDP terlebih dulu lalu IMEI, Anton menjelaskan tidak ada urgensi untuk selekasnya keluarkan RUU PDP untuk menahan tindakan penyadapan data waktu IMEI diresmikan.

Bila terdapatnya kecemasan berkaitan kekuatan kebocoran data pemakai, ia memandang harus ada uji publik yang pasti.

“Menurut saya, ketentuan IMEI dapat keluar duluan tidak ada urgensi untuk menunggu PDP. Jika ada kecemasan dapat dikatakan waktu uji publik, harus jelas tidak dapat berandai-andai,” papar Anton.

Apakah IMEI Bisa Memberantas Hp Ilegal?

Menertibkan Pedagang Nakal

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Instansi Customer Indonesia (YLKI) Ikhlas Kekal menyebutkan beberapa catatan yang perlu dilihat Kemenkominfo sebelum memutuskan IMEI.

Tidak cuma memblok nomer IMEI hp ilegal atau BM tetapi pemerintah harus menertibkan pedagang-pedagang hp nakal yang masih jual hp BM.

“Berkaitan hal tersebut [soal ketentuan IMEI], catatan YLKI pemerintah harus menertibkan beberapa tempat yang seringkali jadi tempat pasar gelap hingga customer tidak terjerat sebab ketidak tahuannya jika ponsel itu black market ataukah tidak,” catat Catat.

Seperti yang dikabarkan awalnya, Instansi Studi serta Avokasi Warga (ELSAM) menjelaskan ketentuan IMEI yang tidak disertai oleh ketentuan Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat melanggar privasi data pengguna.

Masalahnya Perancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum diputuskan sedang peraturan IMEI akan diresmikan Kementerian Komunikasi serta Informatika pada Agustus 2019. Deputi Direktur Analisa ELSAM Wahyudi Djafar menerangkan banyak negara yang memakai International Mobile Subscriber Identity Catcher (IMSI-catcher) untuk lakukan penyadapan berdasar IMEI yang sudah didaftarkan.

IMSI Catcher adalah satu perangkat lunak pengawasan (software survellance) yang dipakai oleh penegak hukum untuk menyadap. Diluar itu, perangkat ini dapat juga lakukan intersepsi komunikasi berdasar IMEI yang telah tercatat.

“Jadi memang akan rawan saat IMEI itu telah didapati. Oleh karena itu yang menjadi sasaran dalam pemakaian perangkat lunak penyadapan, tetapi dalam kerangka hukum penyadapan itu berlaku hukum lainnya. Contohnya sebab ada satu tindak pidana, selanjutnya telah ada izin pengadilan, dan sebagainya,” katanya waktu lalu.

Berkaitan permasalahan perlindungan data, Kemenkominfo menjelaskan pemerintah peluang akan membuat Otoritas Perlindungan Data berkaitan dengan aplikasi ketentuan Perlindungan Data Pribadi.

Merujuk dari ketentuan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, otoritas itu berbentuk berdiri sendiri serta tidak terafilisiasi dengan pemerintah atau pihak swasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *